Kacamata merupakan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah kehidupan umat manusia. Setiap peradaban mengklaim sebagai penemu kacamata. Akibatnya, asal-usul kacamata pun cenderung tak jelas dari mana dan kapan ditemukan.
Lutfallah Gari, seorang peneliti sejarah sains dan teknologi Islam dari Arab Saudi mencoba menelusuri rahasia penemuan kacamata secara mendalam. Ia mencoba membedah sejumlah sumber asli dan meneliti literatur tambahan. Investigasi yang dilakukannya itu membuahkan sebuah titik terang. Ia menemukan fakta bahwa peradaban Muslim di era keemasan memiliki peran penting dalam menemukan alat bantu baca dan lihat itu.
Lewat tulisannya bertajuk The Invention of Spectacles between the East and the West, Lutfallah mengungkapkan, peradaban Barat kerap mengklaim sebegai penemu kacamata. Padahal, jauh sebelum masyarakat Barat mengenal kacamata, peradaban Islam telah menemukannya. Menurut dia, dunia Barat telah membuat sejarah penemuan kacamata yang kenyataannya hanyalah sebuah mitos dan kebohongan belaka.
''Mereka sengaja membuat sejarah bahwa kacamata itu muncul saat Etnosentrisme,'' papar Lutfallah. Menurut dia, sebelum peradaban manusia mengenal kacamata, para ilmuwan tdari berbagai peradaban telah menemukan lensa. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya kaca.
Lensa juga dikenal pada beberapa peradaban seperti Romawi, Yunani, Hellenistik dan Islam. Berdasarkan bukti yang ada, lensa-lensa pada saat itu tidak digunakan untuk magnification (perbesaran), tapi untuk pembakaran. Caranya dengan memusatkan cahaya matahari pada fokus lensa/titik api lensa.
Oleh karena itu, mereka menyebutnya dengan nama umum "pembakaran kaca/burning mirrors". ''Hal ini juga tercantum dalam beberapa literatur yang dikarang sarjana Muslim pada era peradaban Islam,'' tutur Lutfallah. Menurut dia, fisikawan Muslim legendaris, Ibnu al-Haitham (965 M-1039 M), dalam karyanya bertajuk Kitab al-Manazir (tentang optik) telah mempelajarai masalah perbesaran benda dan pembiasan cahaya.
Ibnu al-Haitam mempelajari pembiasan cahaya melewati sebuah permukaan tanpa warna seperti kaca, udara dan air. "Bentuk-bentuk benda yang terlihat tampak menyimpang ketika terus melihat benda tanpa warna". Ini merupakan bentuk permukaan seharusnya benda tanpa warna," tutur al-Haitham seperti dikutip Lutfallah.
Inilah salah satu fakta yang menunjukkan betapa ilmuwan Muslim Arab pada abadke-11 itu telah mengenali kekayaan perbesaran gambar melalui permukaan tanpa warna. Namun, al-Haitham belum mengetahui aplikasi yang penting dalam fenomena ini. Buah pikir yang dicetuskan Ibnu al-Haitham itu merupakan hal yang paling pertama dalam bidang lensa.
Paling tidak, peradaban Islam telah mengenal dan menemukan lensa lebih awal tiga ratus tahun dibandingkan Masyarakat Eropa. Menurut Lutfallah, penemuan kacamata dalam peradaban Islam terungkap dalam puisi-puisi karya Ibnu al-Hamdis (1055 M- 1133 M). Dia menulis sebuah syair yang menggambarkan tentang kacamata. Syair itu ditulis sekitar200 tahun, sebelum masyarakat Barat menemukan kacamata. Ibnu al-Hamdis menggambarkan kacamata lewat syairnya antara lain sebagai berikut:
''Benda bening menunjukkan tulisan dalam sebuah buku untuk mata, benda bening seperti air, tapi benda ini merupakan batu. Benda itu meninggalkan bekas kebasahan di pipi, basah seperti sebuah gambar sungai yang terbentuk dari keringatnya,'' tutur al-Hamdis.
Al-Hamdis melanjutkan, ''Ini seperti seorang yang manusia yang pintar, yang menerjemahkan sebuah sandi-sandi kamera yang sulit diterjemahkan. Ini juga sebuah pengobatan yang baik bagi orang tua yang lemah penglihatannya, dan orang tua menulis kecil dalam mata mereka.''
Syair al-Hamids itu telah mematahkan klaim peradaban Barat sebagai penemu kacamata pertama. Pada puisi ketiga, penyair Muslim legendaris itu mengatakan, "Benda ini tembus cahaya (kaca) untuk mata dan menunjukkan tulisan dalam buku, tapi ini batang tubuhnya terbuat dari batu (rock)".
Selanjutnya dalam dua puisi, al-Hamids menyebutkan bahwa kacamata merupakan alat pengobatan yang terbaik bagi orang tua yang menderita cacat/memiliki penglihatan yang lemah. Dengan menggunakan kacamata, papar al-Hamdis, seseorang akan melihat garis pembesaran.
Dalam puisi keempatnya, al-Hamdis mencoba menjelaskan dan menggambarkan kacamata sebagai berikut: "Ini akan meninggalkan tanda di pipi, seperti sebuah sungai". Menurut penelitian Lutfallah, penggunaan kacamata mulai meluas di dunia Islam pada abad ke-13 M. Fakta itu terungkap dalam lukisan, buku sejarah, kaligrafi dan syair.
Dalam salah satu syairnya, Ahmad al-Attar al-Masri telah menyebutkan kacamata. "Usia ua datang setelah muda, saya pernah mempunyai penglihatan yang kuat, dan sekarang mata saya terbuat dari kaca." Sementara itu,sSejarawan al-Sakhawi, mengungkapkan, tentang seorang kaligrafer Sharaf Ibnu Amir al-Mardini (wafat tahun 1447 M). "Dia meninggal pada usia melewati 100 tahun; dia pernah memiliki pikiran sehat dan dia melanjutkan menulis tanpa cermin/kaca. "Sebuah cermin disini rupanya seperti lensa,'' papar al-Sakhawi.
Fakta lain yang mampu membuktikan bahwa peradaban Islam telah lebih dulu menemukan kacamata adalah pencapaian dokter Muslim dalam ophtalmologi, ilmu tentang mata. Dalam karanya tentang ophtalmologi, Julius Hirschberg , menyebutkan, dokter spesialis mata Muslim tak menyebutkan kacamata. ''Namun itu tak berarti bahwa peradaban Islam tak mengenal kacamata,'' tegas Lutfallah. desy susilawati
Eropa dan Penemuan Kacamata
Pada abad ke-13 M, sarjana Inggris, Roger Bacon (1214 M - 1294 M), menulis tentang kaca pembesar dan menjelaskan bagaimana membesarkan benda menggunakan sepotong kaca. "Untuk alasan ini, alat-alat ini sangat bermanfaat untuk orang-orang tua dan orang-orang yang memiliki kelamahan pada penglihatan, alat ini disediakan untuk mereka agar bisa melihat benda yang kecil, jika itu cukup diperbesar," jelas Roger Bacon.
Beberapa sejarawan ilmu pengetahuan menyebutkan Bacon telah mengadopsi ilmu pengetahuannya dari ilmuwan Muslim, Ibnu al-Haitam. Bacon terpengaruh dengan kitab yang ditulis al-Haitham berjudul Ktab al-Manazir Kitab tentang Optik. Kitab karya al-Haitham itu ternyata telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.
Ide pembesaran dengan bentuk kaca telah dicetuskan jauh sebelumnya oleh al-Haitham. Namun, sayangnya dari beberapa bukti yang ada, penggunaan kaca pembesar untuk membaca pertama disebutkan dalam bukunya Bacon.
Julius Hirschberg, sejarawan ophthalmologi (ilmu pengobatan mata), menyebutkan dalam bukunya, bahwa perbesaran batu diawali dengan penemuan kaca pembesar dan barulah kacamata tahun 1300 atau abad ke-13 M. "Ibnu al-Haitham hanya melakukan penelitian mengenai pembesaran pada abad ke - 11 M," cetusnya Hirschberg.
Kacamata pertama disebutkan dalam buku pengobatan di Eropa pada abad ke-14 M. Bernard Gordon, Profesor pengobatan di Universitas Montpellier di selatan Perancis, mengatakan di tahun 1305 M tentang tetes mata (obat mata) sebagai alternatif bagi orang-orang tua yang tidak menggunakan kacamata.
Tahun 1353 M, Guy de Chauliac menyebutkan jenis obat mata lain untuk menyembuhkan mata, dia mengatakan lebih baik menggunakan kacamata jika obat mata tidak berfungsi.
Selain para ilmuwan di atas, adapula tiga cerita yang berbeda disebutkan oleh sarjana Italia, Redi (wafat tahun 1697). Cerita pertama, disebutkan dalam manuskrip Redi tahun 1299 M. Disebutkan dalam pembukaan bahwa pengarang adalah orang yang sudah tua dan tidak bisa membaca tanpa kacamata, yang ditemukan pada zamannya.
Cerita kedua, juga diceritakan oleh Redi, menunjukkan bahwa kacamata disebutkan dalam sebuah pidato yang jelas tahun 1305 M, dimana pembicara mengatakan bahwa perlatan ini ditemukan tidak lebih cepat dari 20 tahun sebelum pidato tersebut diungkapkan.
Cerita ketiga, menyebutkan bahwa biarawan (the monk) Alexander dari Spina (sebelah timur Itali) belajar bagaimana menggunakan kacamata. Dia wafat tahun 1313 M.
Akhirnya tiga versi cerita berbeda tersebut menyebarluas, karena banyak buku lain yang mengadopsi cerita-cerita yang disebutkan Redi setelah dia wafat. Namun, beberapa sejarahwan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa Redi telah membuat cerita bohong dan mereka tidak percaya.
Bahkan, dalam buku Julius Hirschberg, juga disebutkan tentang cerita Redi itu, ditulis antara tahun 1899 dan 1918 di Jerman dan banyak informasi yang sudah tua dan banyak yang diperbaharui. Buku tersebut kemudian diterjemahkan (tanpa revisi) ke dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan tahun 1985. Hasilnya, cerita Redi menyebar di Inggris, artikel penelitian itu ditolak kebenaran ceritanya dan ini ditolak Julius Hirschberg.
Beberapa cerita bohong lain juga ditulis oleh seorang jurnalis di pertengahan abad ke 19 M. Dia mengklaim Roger Bacon merupakan penemu kacamata seperti. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa biarawan (the Monk) Alexander juga telah diajarkan Roger Bacon bagaimana menggunakan kacamata. Kabar ini tentu saja dengan cepat menyebar.
Kebohongan lain juga terlihat pada sebuah nisan. Seorang pengarang menunjukkan bahwa sebuah nisan di kuburan Nasrani yang berada di gereja, tertulis sebuah kalimat, "disini beristirahat Florence, penemu kacamata, Tuhan mengampuni dosanya, tahun 1317". Masih banyak cerita atau mitos lainnya tentang penemu dan pembuatan kacamata di Eropa. Semua mengklaim sebagai penemu pertama alat bantu baca dan melihat itu.
indonesia
Rabu, 29 April 2009
Rabu, 22 April 2009
Mega Kumpulkan Para Jendral
JAKARTA - Citra purnawirawan jenderal, rupanya, masih sangat menarik untuk dimainkan dalam dinamika politik. Strategi inilah yang dicoba dipraktikkan kubu Teuku Umar.Dengan dibungkus jamuan makan siang, sejumlah purnawirawan jenderal kemarin siang berkumpul di kediaman pribadi Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang menjadi jubir mengatakan, seorang purnawirawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara."Kami ini sudah purnawirawan, rakyat biasa. Kebetulan, banyak di antara kami yang sudah saling kenal dan saling berkomunikasi. Jadi, bukan perang ini atau perang itu, nggak, ini masalah proses politik," katanya, lantas tersenyum.Selain Prabowo, tampak Ketua DPP PBR Mayjen (Purn) Khalid Ghazali, Ketua DPP Hanura Letjen (Purn) Suadi Marasabessy, Ketua DPP PDIP Mayjen (Purn) Theo Syafei, dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Mayjen (Purn) Adang Ruchiatna.
Hadir juga mantan pangdam Bukitbarisan yang juga mantan cagub Sumut (PDIP) Mayjen (Purn) Tritamtono, mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mantan danpuspom Mayjen (Purn) Jasri Marin, mantan sekretaris militer (sekmil) Presiden Megawati Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, dan mantan KSAD Jenderal Subagyo HS yang juga salah satu ketua Partai Hanura.
Sebagian besar mereka adalah senior SBY di TNI. Banyak di antara mereka yang angkatannya jauh di atas SBY. SBY adalah angkatan 73. Sementara itu, mantan pangdam Udayana Theo Syafei, misalnya, adalah angkatan 65. Adang Ruchiatna yang juga mantan pangdam Udayana adalah angkatan 67.
Prabowo mengakui, mereka berkumpul untuk membicarakan penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah demokrasi. Terutama menyangkut carut-marutnya daftar pemilih tetap (DPT).
"Kami memohon DPT itu segera disebarluaskan, baik soft copy maupun hard copy. Apa sih masalahnya. Semua warga negara berhak mempelajarinya," kata Prabowo. Menurut dia, pemilu merupakan kulminasi demokrasi dan hak pilih dijamin UUD 1945.
"Jadi, kalau setelah (DPT, red) dipelajari bersama, ada kekurangan, ya diperbaiki bersama supaya lebih legitimate," tandasnya.
Prabowo Ucapkan Welcome
Krisis politik yang tengah melanda elite Golkar dan Demokrat mendapat tanggapan dari poros Teuku Umar. Poros yang berisi para elite politik yang tengah berangkulan erat dengan Megawati Soekarnoputri itu menyambut positif kalau Golkar mau bergabung.
"Saya kira logikanya welcome, dong. Bisa saja," kata Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah menemui Megawati di kediaman pribadinya, Jalan Teuku Umar, kemarin (22/4).
Secara tersirat, dia juga tidak khawatir masuknya Golkar akan merusak konsesi-konsesi politik yang tengah dibicarakan di internal kubu Teuku Umar. "Kemungkinan bisa saja banyak," ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas juga optimistis Golkar segera ikut memperkuat kubu Teuku Umar. "Ketua Hanura, Ketua Gerindra, Ketua PDIP, dan Ketua Golkar berudinglah, mana yang paling pas untuk bangsa ini," kata suami Megawati Soekarnoputri itu.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menyebut PDIP dan Golkar terus melakukan komunikasi yang intensif. Tapi, dia mengatakan, partainya tetap menunggu sikap resmi Partai Golkar yang akan diputuskan melalui rapimnas Kamis hari ini.
"Sikap Rapimnas Golkar itu yang akan kami sikapi secara resmi," tandasnya. Adakah kemungkinan JK akan dirangkul sebagai cawapres Megawati. "Dalam politik itu, yang tidak mungkin cuma makan kepala sendiri," jawabnya lantas tertawa. (pri)
Hadir juga mantan pangdam Bukitbarisan yang juga mantan cagub Sumut (PDIP) Mayjen (Purn) Tritamtono, mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mantan danpuspom Mayjen (Purn) Jasri Marin, mantan sekretaris militer (sekmil) Presiden Megawati Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, dan mantan KSAD Jenderal Subagyo HS yang juga salah satu ketua Partai Hanura.
Sebagian besar mereka adalah senior SBY di TNI. Banyak di antara mereka yang angkatannya jauh di atas SBY. SBY adalah angkatan 73. Sementara itu, mantan pangdam Udayana Theo Syafei, misalnya, adalah angkatan 65. Adang Ruchiatna yang juga mantan pangdam Udayana adalah angkatan 67.
Prabowo mengakui, mereka berkumpul untuk membicarakan penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah demokrasi. Terutama menyangkut carut-marutnya daftar pemilih tetap (DPT).
"Kami memohon DPT itu segera disebarluaskan, baik soft copy maupun hard copy. Apa sih masalahnya. Semua warga negara berhak mempelajarinya," kata Prabowo. Menurut dia, pemilu merupakan kulminasi demokrasi dan hak pilih dijamin UUD 1945.
"Jadi, kalau setelah (DPT, red) dipelajari bersama, ada kekurangan, ya diperbaiki bersama supaya lebih legitimate," tandasnya.
Prabowo Ucapkan Welcome
Krisis politik yang tengah melanda elite Golkar dan Demokrat mendapat tanggapan dari poros Teuku Umar. Poros yang berisi para elite politik yang tengah berangkulan erat dengan Megawati Soekarnoputri itu menyambut positif kalau Golkar mau bergabung.
"Saya kira logikanya welcome, dong. Bisa saja," kata Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah menemui Megawati di kediaman pribadinya, Jalan Teuku Umar, kemarin (22/4).
Secara tersirat, dia juga tidak khawatir masuknya Golkar akan merusak konsesi-konsesi politik yang tengah dibicarakan di internal kubu Teuku Umar. "Kemungkinan bisa saja banyak," ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas juga optimistis Golkar segera ikut memperkuat kubu Teuku Umar. "Ketua Hanura, Ketua Gerindra, Ketua PDIP, dan Ketua Golkar berudinglah, mana yang paling pas untuk bangsa ini," kata suami Megawati Soekarnoputri itu.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menyebut PDIP dan Golkar terus melakukan komunikasi yang intensif. Tapi, dia mengatakan, partainya tetap menunggu sikap resmi Partai Golkar yang akan diputuskan melalui rapimnas Kamis hari ini.
"Sikap Rapimnas Golkar itu yang akan kami sikapi secara resmi," tandasnya. Adakah kemungkinan JK akan dirangkul sebagai cawapres Megawati. "Dalam politik itu, yang tidak mungkin cuma makan kepala sendiri," jawabnya lantas tertawa. (pri)
Selasa, 21 April 2009
Rival Kesatria Yang SBY Minta
Wednesday, 22 April 2009
Tanggapi Ancaman Boikot Pilpres
JAKARTA - Ancaman boikot terhadap pemilihan presiden (pilpres) yang disampaikan kelompok Teuku Umar langsung direspons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY yang kembali diajukan sebagai capres oleh Partai Demokrat menganggap ancaman tersebut sebagai sikap yang tidak kesatria dan tidak fair.
SBY rupanya tidak enak hati mendengar ancaman boikot pilpres dari kelompok Teuku Umar yang disampaikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Para politisi yang berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar itu menyimpulkan bahwa pemilu 2009 penuh kecurangan. Karena itu, mereka mendesak KPU dan pemerintah bertanggung jawab.
"Sakit rasanya. Kita tidak pernah punya pikiran untuk yang aneh-aneh, dituduh curang, dituduh main-main dengan DPT," kata SBY saat memberikan keterangan pers di taman kompleks Istana Kepresidenan kemarin.
SBY meminta, jika masih ada persoalan dalam pemilihan umum legislatif, baik soal DPT maupun dugaan pelanggaran lainnya, segera diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Menjelang pilpres, kata SBY, masalah DPT harus bisa dituntaskan.
“Ada yang mengatakan kalau DPT-nya tidak beres, tidak akan maju. Tolong, yakinkan betul dan sampaikan pada KPU sebelum nanti pilpres dimulai, semua harus melihat DPT-nya," kata SBY.
Dari situ SBY berharap semua bisa berkompetisi dengan sehat. "Saya juga tidak ingin berkompetisi yang nanti dikatakan hasilnya tidak benar, curang, dan pemerintah intervensi. Itu menyakitkan." tegasnya.
SBY mengajak para tokoh politik memperlihatkan kepada rakyat bahwa semua bisa berkompetisi dengan baik, saling menghormati, menjaga kepatutan, dan menjaga nilai-nilai yang baik dalam demokrasi. "Mari berkompetisi secara kesatria, sehat, dan fair. Jangan belum-belum hasilnya dibilang curang, tidak baik bagi demokrasi hal seperti itu," kata SBY.
SBY sebenarnya tidak begitu yakin akan ada pemboikotan pilpres. Apalagi, sampai kemudian terjadi fenomena capres tunggal dalam pilpres. "Saya kurang percaya teori-teori calon tunggal karena banyak politisi dan tokoh kita yang menurut saya layak berkompetisi," katanya.
Presiden berharap semua tokoh yang berminat maju sebagai capres dibiarkan berkembang. "Sehingga, rakyat betul-betul akan mendapatkan pemimpin yang dipilih hasil kompetisi yang terbuka, bukan karena calon tunggal,” jelasnya.
Belum Putuskan Cawapres
Meski bertindak sebagai presiden, SBY juga menyinggung soal calon pendampingnya dalam pilpres nanti. Menurut SBY, saat ini semuanya baru memasuki tahap penjajakan. Belum ada satu nama pun yang pernah diputuskan atau ditolak sebagai cawapres oleh SBY.
“Ada yang mengedarkan isu, seolah-olah sudah ada kepastian tentang cawapres dari Partai Golkar atau cawapres dari partai politik lain. Jawaban saya sama, apa yang saya sampaikan di Cikeas kemarin, belum!" kata SBY.
SBY mengaku mengikuti suara-suara yang berkembang dari partai politik yang mengusulkan sejumlah nama untuk pendampingnya. Namun, kata SBY, dirinya benar-benar belum memutuskan apakah cawapres dari unsur parpol atau nonparpol.
"Jadi, tidak benar ada isu hampir pasti saya bersama ini atau SBY telah bersetuju cawapresnya X, dan SBY juga tidak bersetuju cawapresnya Z. Belum! Dua-duanya belum,” tegasnya.
Menurut SBY, setiap parpol memiliki kepentingan dan harapan yang diistilahkan dengan call. "Ada yang call-nya tinggi sekali, ada yang moderat atau tidak tinggi. Tetapi, itu wajar dalam dinamika politik," katanya.
SBY juga menyayangkan berkembangnya isu seputar pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di Cikeas, Minggu lalu. Menurut SBY, pertemuan dengan JK merupakan bagian dari penjajakan dan pembicaraan untuk membangun suatu koalisi.
Pembicaraan lanjutan, kata SBY, dilakukan pengurus Partai Demokrat dan Partai Golkar, bersama-sama dengan parpol yang lain juga. Soal koalisi, kata SBY, dirinya dan JK berpendapat sama, yakni kebersamaan di pemerintahan atau kabinet maupun kebersamaan di parlemen. "Kami baru berhenti sampai di situ," kata SBY.
Koalisi Mega Semakin Jelas
Di sisi lain arah koalisi politik di kubu Megawati Soekarnoputri makin jelas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Hanura, tampaknya, siap bertarung menghadapi kekuatan koalisi yang dimotori SBY dan Partai Demokrat.
"PDIP, Gerindra, dan Hanura memiliki pandangan dan nilai yang sangat cocok. Kami akhirnya, dari segi itu, memang ingin bekerja sama dengan erat ke depan menghadapi segala kemungkinan," kata Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah menemui Megawati di kediaman pribadinya, Jl Teuku Umar, Menteng, kemarin (21/4).
Menurut dia, pembicaraan yang lebih detail soal format koalisi itu terus dilakukan secara intensif. "Kami bicarakan terus dan melihat perkembangan yang sangat dinamis dan pelik," ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan Rakernas V PDIP pada 25 April mendatang (rencana sebelumnya 23 April, red), Prabowo mengaku diundang untuk menghadirinya. "Saya akan hadir, diminta menyampaikan satu dua patah kata. Kalau tidak salah, Pak Wiranto juga diundang," katanya.
Momentum Rakernas V PDIP kali ini sangat bernilai strategis. Sebab, melalui rakernas tersebut, PDIP akan memutuskan dan menetapkan cawapres yang bakal mendampingi Megawati. Diberikannya kesempatan kepada Prabowo untuk "berbicara" di forum itu tentu menyimpan makna politik yang luar biasa.
Lantas, apakah Wiranto akan diberikan kesempatan untuk "naik panggung" juga? "Lihat saja nanti. Pokoknya, lihat saja nanti," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, lantas tersenyum.
Dia hanya menegaskan kembali bahwa semua spekulasi Megawati bakal menarik diri dari pencapresan PDIP sama sekali tidak benar. Menurut Pram ?begitu dia akrab disapa? Megawati yang pencapresannya telah ditetapkan dalam Rakernas II PDIP di Jakarta tidak akan mundur selangkah pun. "Sebagai partai besar, masak PDIP bisa berubah-ubah begitu," katanya.
Pram memastikan bahwa Megawati sama sekali tidak pernah melontarkan wacana untuk menarik diri dari pencapresan. "Insya Allah, semuanya akan klir pada rakernas nanti," imbuhnya.
Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menambahkan, cawapres Megawati harus sosok yang memiliki ketokohan, punya parpol yang jelas suaranya, dan mampu ikut menambah suara. "Semua tokoh (yang sempat disebut menjadi kandidat cawapres Megawati, Red) punya kapasitas dan saya kira mereka memiliki dukungan di internal partai masing-masing," katanya.
Selain Gerindra dan Hanura, apakah parpol lain yang mengikuti forum pernyataan sikap bersama sebagai protes terhadap pelaksanaan pemilu yang curang pada 14 April lalu akan ikut berkoalisi? "Walaupun sudah teken kontrak, kami belum tahu. Intinya, koalisi harus sama-sama ikhlas," jawabnya, lantas tersenyum.
Enggan Boikot Pilpres
Ancaman pemboikotan dalam pilpres seperti dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto ternyata bukan opsi yang dipilih rival capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tak mau mengikuti ide Wiranto tersebut. "Saya kira belum ada pemikiran ke situ," kata Prabowo setelah bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kemarin (21/4).
Menurut Prabowo, partainya terus berusaha menempuh jalur hukum untuk meluruskan carut-marutnya daftar pemilih tetap (DPT) serta berbagai pelanggaran dalam pemilu legislatif. "Kami hanya minta prosesnya dijernihkan, dibuat transparan, supaya rakyat kita, hak-haknya itu, benar-benar dihormati," tegasnya.
Lantas apa yang akan dilakukan kalau tuntutan itu tetap tidak direspons pemerintah dan KPU. "Yang jelas, kami akan terus berkumpul, terus berunding, terus tukar-menukar pandangan. Karena ini masalah bangsa, tidak bisa gegabah," jawabnya.
Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo juga membantah adanya upaya pemboikotan terhadap pilpres dari kubu Megawati. "Kami tetap ikut proses dengan baik sambil menunggu proses hukum dulu. Jadi, belum ada sikap untuk boikot itu," katanya.
Menurut Tjahjo, pihaknya menginginkan ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu yang buruk. Baik KPU selaku penyelenggara pemilu maupun pemerintah. "Kalau KPK berhasil, pemerintah langsung klaim ini kesuksesan saya. Begitu KPU tidak berhasil, seharusnya bilang ini kegagalan saya juga. Fair, dong," sindirnya.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengakui memang ada beberapa tokoh yang mengusulkan kepada Megawati untuk tidak mengajukan pasangan capres-cawapres. Sikap itu diambil, jelas dia, bila persoalan DPT dan kecurangan pemilu tidak diselesaikan.
"Para tokoh ini merasa percuma saja, akan sangat kental (keuntungan, red) yang bisa diraih kelompok yang mungkin menggunakan itu," katanya. "Bahkan, Gus Dur juga sudah menulis surat khusus kepada Bu Mega yang mendesak itu diselesaikan terlebih dahulu," imbuhnya.
Pram menyebut, esensi utama demokrasi adalah terbangunnya sistem yang lebih baik guna mencapai kemakmuran rakyat. "Jadi, ini (gagasan boikot, red) muncul bukan karena takut kalah," tegasnya. (pri/agm/tom)
Tanggapi Ancaman Boikot Pilpres
JAKARTA - Ancaman boikot terhadap pemilihan presiden (pilpres) yang disampaikan kelompok Teuku Umar langsung direspons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY yang kembali diajukan sebagai capres oleh Partai Demokrat menganggap ancaman tersebut sebagai sikap yang tidak kesatria dan tidak fair.
SBY rupanya tidak enak hati mendengar ancaman boikot pilpres dari kelompok Teuku Umar yang disampaikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Para politisi yang berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar itu menyimpulkan bahwa pemilu 2009 penuh kecurangan. Karena itu, mereka mendesak KPU dan pemerintah bertanggung jawab.
"Sakit rasanya. Kita tidak pernah punya pikiran untuk yang aneh-aneh, dituduh curang, dituduh main-main dengan DPT," kata SBY saat memberikan keterangan pers di taman kompleks Istana Kepresidenan kemarin.
SBY meminta, jika masih ada persoalan dalam pemilihan umum legislatif, baik soal DPT maupun dugaan pelanggaran lainnya, segera diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Menjelang pilpres, kata SBY, masalah DPT harus bisa dituntaskan.
“Ada yang mengatakan kalau DPT-nya tidak beres, tidak akan maju. Tolong, yakinkan betul dan sampaikan pada KPU sebelum nanti pilpres dimulai, semua harus melihat DPT-nya," kata SBY.
Dari situ SBY berharap semua bisa berkompetisi dengan sehat. "Saya juga tidak ingin berkompetisi yang nanti dikatakan hasilnya tidak benar, curang, dan pemerintah intervensi. Itu menyakitkan." tegasnya.
SBY mengajak para tokoh politik memperlihatkan kepada rakyat bahwa semua bisa berkompetisi dengan baik, saling menghormati, menjaga kepatutan, dan menjaga nilai-nilai yang baik dalam demokrasi. "Mari berkompetisi secara kesatria, sehat, dan fair. Jangan belum-belum hasilnya dibilang curang, tidak baik bagi demokrasi hal seperti itu," kata SBY.
SBY sebenarnya tidak begitu yakin akan ada pemboikotan pilpres. Apalagi, sampai kemudian terjadi fenomena capres tunggal dalam pilpres. "Saya kurang percaya teori-teori calon tunggal karena banyak politisi dan tokoh kita yang menurut saya layak berkompetisi," katanya.
Presiden berharap semua tokoh yang berminat maju sebagai capres dibiarkan berkembang. "Sehingga, rakyat betul-betul akan mendapatkan pemimpin yang dipilih hasil kompetisi yang terbuka, bukan karena calon tunggal,” jelasnya.
Belum Putuskan Cawapres
Meski bertindak sebagai presiden, SBY juga menyinggung soal calon pendampingnya dalam pilpres nanti. Menurut SBY, saat ini semuanya baru memasuki tahap penjajakan. Belum ada satu nama pun yang pernah diputuskan atau ditolak sebagai cawapres oleh SBY.
“Ada yang mengedarkan isu, seolah-olah sudah ada kepastian tentang cawapres dari Partai Golkar atau cawapres dari partai politik lain. Jawaban saya sama, apa yang saya sampaikan di Cikeas kemarin, belum!" kata SBY.
SBY mengaku mengikuti suara-suara yang berkembang dari partai politik yang mengusulkan sejumlah nama untuk pendampingnya. Namun, kata SBY, dirinya benar-benar belum memutuskan apakah cawapres dari unsur parpol atau nonparpol.
"Jadi, tidak benar ada isu hampir pasti saya bersama ini atau SBY telah bersetuju cawapresnya X, dan SBY juga tidak bersetuju cawapresnya Z. Belum! Dua-duanya belum,” tegasnya.
Menurut SBY, setiap parpol memiliki kepentingan dan harapan yang diistilahkan dengan call. "Ada yang call-nya tinggi sekali, ada yang moderat atau tidak tinggi. Tetapi, itu wajar dalam dinamika politik," katanya.
SBY juga menyayangkan berkembangnya isu seputar pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di Cikeas, Minggu lalu. Menurut SBY, pertemuan dengan JK merupakan bagian dari penjajakan dan pembicaraan untuk membangun suatu koalisi.
Pembicaraan lanjutan, kata SBY, dilakukan pengurus Partai Demokrat dan Partai Golkar, bersama-sama dengan parpol yang lain juga. Soal koalisi, kata SBY, dirinya dan JK berpendapat sama, yakni kebersamaan di pemerintahan atau kabinet maupun kebersamaan di parlemen. "Kami baru berhenti sampai di situ," kata SBY.
Koalisi Mega Semakin Jelas
Di sisi lain arah koalisi politik di kubu Megawati Soekarnoputri makin jelas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Hanura, tampaknya, siap bertarung menghadapi kekuatan koalisi yang dimotori SBY dan Partai Demokrat.
"PDIP, Gerindra, dan Hanura memiliki pandangan dan nilai yang sangat cocok. Kami akhirnya, dari segi itu, memang ingin bekerja sama dengan erat ke depan menghadapi segala kemungkinan," kata Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah menemui Megawati di kediaman pribadinya, Jl Teuku Umar, Menteng, kemarin (21/4).
Menurut dia, pembicaraan yang lebih detail soal format koalisi itu terus dilakukan secara intensif. "Kami bicarakan terus dan melihat perkembangan yang sangat dinamis dan pelik," ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan Rakernas V PDIP pada 25 April mendatang (rencana sebelumnya 23 April, red), Prabowo mengaku diundang untuk menghadirinya. "Saya akan hadir, diminta menyampaikan satu dua patah kata. Kalau tidak salah, Pak Wiranto juga diundang," katanya.
Momentum Rakernas V PDIP kali ini sangat bernilai strategis. Sebab, melalui rakernas tersebut, PDIP akan memutuskan dan menetapkan cawapres yang bakal mendampingi Megawati. Diberikannya kesempatan kepada Prabowo untuk "berbicara" di forum itu tentu menyimpan makna politik yang luar biasa.
Lantas, apakah Wiranto akan diberikan kesempatan untuk "naik panggung" juga? "Lihat saja nanti. Pokoknya, lihat saja nanti," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, lantas tersenyum.
Dia hanya menegaskan kembali bahwa semua spekulasi Megawati bakal menarik diri dari pencapresan PDIP sama sekali tidak benar. Menurut Pram ?begitu dia akrab disapa? Megawati yang pencapresannya telah ditetapkan dalam Rakernas II PDIP di Jakarta tidak akan mundur selangkah pun. "Sebagai partai besar, masak PDIP bisa berubah-ubah begitu," katanya.
Pram memastikan bahwa Megawati sama sekali tidak pernah melontarkan wacana untuk menarik diri dari pencapresan. "Insya Allah, semuanya akan klir pada rakernas nanti," imbuhnya.
Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menambahkan, cawapres Megawati harus sosok yang memiliki ketokohan, punya parpol yang jelas suaranya, dan mampu ikut menambah suara. "Semua tokoh (yang sempat disebut menjadi kandidat cawapres Megawati, Red) punya kapasitas dan saya kira mereka memiliki dukungan di internal partai masing-masing," katanya.
Selain Gerindra dan Hanura, apakah parpol lain yang mengikuti forum pernyataan sikap bersama sebagai protes terhadap pelaksanaan pemilu yang curang pada 14 April lalu akan ikut berkoalisi? "Walaupun sudah teken kontrak, kami belum tahu. Intinya, koalisi harus sama-sama ikhlas," jawabnya, lantas tersenyum.
Enggan Boikot Pilpres
Ancaman pemboikotan dalam pilpres seperti dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto ternyata bukan opsi yang dipilih rival capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tak mau mengikuti ide Wiranto tersebut. "Saya kira belum ada pemikiran ke situ," kata Prabowo setelah bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kemarin (21/4).
Menurut Prabowo, partainya terus berusaha menempuh jalur hukum untuk meluruskan carut-marutnya daftar pemilih tetap (DPT) serta berbagai pelanggaran dalam pemilu legislatif. "Kami hanya minta prosesnya dijernihkan, dibuat transparan, supaya rakyat kita, hak-haknya itu, benar-benar dihormati," tegasnya.
Lantas apa yang akan dilakukan kalau tuntutan itu tetap tidak direspons pemerintah dan KPU. "Yang jelas, kami akan terus berkumpul, terus berunding, terus tukar-menukar pandangan. Karena ini masalah bangsa, tidak bisa gegabah," jawabnya.
Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo juga membantah adanya upaya pemboikotan terhadap pilpres dari kubu Megawati. "Kami tetap ikut proses dengan baik sambil menunggu proses hukum dulu. Jadi, belum ada sikap untuk boikot itu," katanya.
Menurut Tjahjo, pihaknya menginginkan ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu yang buruk. Baik KPU selaku penyelenggara pemilu maupun pemerintah. "Kalau KPK berhasil, pemerintah langsung klaim ini kesuksesan saya. Begitu KPU tidak berhasil, seharusnya bilang ini kegagalan saya juga. Fair, dong," sindirnya.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengakui memang ada beberapa tokoh yang mengusulkan kepada Megawati untuk tidak mengajukan pasangan capres-cawapres. Sikap itu diambil, jelas dia, bila persoalan DPT dan kecurangan pemilu tidak diselesaikan.
"Para tokoh ini merasa percuma saja, akan sangat kental (keuntungan, red) yang bisa diraih kelompok yang mungkin menggunakan itu," katanya. "Bahkan, Gus Dur juga sudah menulis surat khusus kepada Bu Mega yang mendesak itu diselesaikan terlebih dahulu," imbuhnya.
Pram menyebut, esensi utama demokrasi adalah terbangunnya sistem yang lebih baik guna mencapai kemakmuran rakyat. "Jadi, ini (gagasan boikot, red) muncul bukan karena takut kalah," tegasnya. (pri/agm/tom)
JK Kepastian SBY Yang Ditunggu
Tuesday, 21 April 2009
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka memaparkan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilu presiden Juli mendatang. Lima kriteria tersebut membuat nasib Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengambang. Kalla kemarin petang menyambangi SBY di Kantor Presiden untuk menanyakan kepastian rencana koalisi kedua tokoh di pemilu presiden.Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla meminta ketegasan SBY apakah masih berminat untuk menggandeng dirinya menjadi calon wakil presiden. "Dalam pertemuan itu akan ditegaskan soal kelanjutan keduanya," terang politisi yang akrab dipanggil Burnap ini.
Internal Golkar menilai lima kriteria yang dipaparkan SBY tersebut masih multitafsir, utamanya kriteria tentang loyalitas. Menurut SBY, calon wakil presiden harus setia pada presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, harus bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan pemerintahan, baik kepentingan politik, ekonomi maupun bisnis. "Jusuf Kalla punya loyalitas dan mampu memperkokoh jalannya pemerintahan lima tahun mendatang," terang Burnap.
Mantan aktivis 66 ini membantah Jusuf Kalla sering melampaui kewenangan presiden dengan membuat sejumlah keputusan. Pasalnya, seluruh keputusan dalam rapat-rapat yang dipimpin Kalla sebagai wakil presiden harus disetujui SBY sebelum bisa diterapkan. "Bukan melampaui (kewenangan presiden), tapi dia (Jusuf Kalla) memang lebih cepat dalam mengambil keputusan teknis," katanya.
Meski demikian, sejumlah sumber di DPP Partai Golkar mengakui pihaknya langsung bergerak mengantisipasi bila SBY meminta calon wakil presiden dari Golkar, namun menolak berduet kembali dengan Jusuf Kalla. Pernyataan Kalla bersedia menjadi calon presiden Partai Golkar sebelum pemilu legislatif dinilai menjadi poin yang mengurangi nilai Jusuf Kalla di mata SBY. "Dari sekian persyaratan pasti ada yang diutamakan. Sepertinya soal loyalitas yang terpenting. Tokoh yang akan diajak menjadi cawapres harus bisa bekerja sama dan loyal," kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Rully Chairul Azwar.
Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengakui, faktor loyalitas memiliki poin tertinggi dalam penilaian calon wakil presiden bagi SBY. "Dari lima kriteria yang diungkapkan Yudhoyono, faktor loyalitas sangat penting. Kalau tidak loyal berbahaya," kata mantan presenter TVRI ini.
Berdasarkan penilaian Demokrat selama lima tahun pemerintahan SBY-JK, loyalitas Kalla sebagai wakil presiden patut dipertanyakan. Salah satu indikasi paling kentara, menjelang pemilihan legislatif lalu, Jusuf Kalla mendeklarasikan diri sebagai calon presiden Partai Golkar menantang SBY. "(Deklarasi JK sebagai calon presiden) itu menjadi salah satu bahan pertimbangan, termasuk pertimbangan pengalaman Jusuf Kalla lima tahun mendampingi SBY," katanya.
Meski demikian, Rully menilai lima syarat yang diajukan SBY belum menutup pintu bagi Jusuf Kalla. Dia meyakini lima syarat itu memang syarat normatif yang memang harus dipenuhi oleh semua calon wakil presiden. "Hampir semua kader utama Golkar memenuhi kriteria itu," tandasnya.
Max mengakui, setelah nama Jusuf Kalla, nama Akbar Tandjung memang menduduki posisi tertinggi calon wakil presiden dari Partai Golkar. Akbar dinilai memiliki kapasitas dalam bidang politik, ekonomi, dan dukungan pada pemerintahan yang kuat di parlemen. "Apakah Akbar Tanjung bisa mengakomodir sisi loyalitas, itu persoalan pilihan bagi Yudhoyono," katanya.
Selain menghadapi ancaman penolakan dari kubu Demokrat, pencalonan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden juga menghadapi ancaman penolakan dari internal Partai Golkar. Salah satu DPD I Golkar yang terang-terangan meminta agar Jusuf Kalla tidak diajukan sebagai calon wakil presiden dari Golkar adalah DPD I Partai Golkar Jawa Barat.
Dalam Rapimda yang berakhir kemarin petang, DPD I Golkar Jawa Barat mengajukan lima nama yang akan diusulkan menjadi cawapres bagi SBY di Rapimnasus Partai Golkar, yakni Surya Paloh, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, dan Aburizal Bakrie. Dari dua nama itu, Akbar dan Aburizal Bakrie dinilai dua nama yang paling berpeluang.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Uu Rukmana menyatakan, hampir semua pimpinan Golkar kabupaten dan kota di Jawa Barat menolak Jusuf Kalla maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau bisa kader lain yang lebih berpotensi. Itu suara arus bawah," ujarnya.
Penolakan Jusuf Kalla sebagai cawapres, tambah Uu, diakibatkan anjloknya perolehan suara Golkar dalam pemilu lalu. Karena keberhasilan pemimpin parpol diukur dari persentase perolehan suara dalam pemilu. "Namun, meski banyak kader partai yang menolak (pencalonan JK sebagai cawapres), Jusuf Kalla tetap dicalonkan sebagai penghormatan pada ketua umum," ujarnya.
Golkar Tersinggung Diambangkan SBY
DPP Partai Golkar terlihat tidak nyaman dengan hasil pembicaraan empat mata antara SBY dan Jusuf Kalla di Kantor Presiden. Golkar tadi malam mengkaji kembali opsi memunculkan calon presiden alternatif selain berkoalisi mengusung SBY dan Megawati Soekarnoputri.
Hasil pembicaraan empat mata dengan SBY tersebut dibahas dalam rapat dewan pengurus harian DPP Partai Golkar di Posko Slipi II, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat itu Sekjen Soemarsono, Wasekjen Rully Chairul Azwar, Ketua DPP Yorys Raweyai, Ketua DPP Burhanuddin Napitupulu, Ketua DPP Syamsul Muarif, Ketua DPP Nurul Arifin, Ketua DPP Enggartiasto Lukito, dan Ketua DPP Andi Mattalata.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, Golkar belum menghapus opsi Golkar membentuk poros baru atau bergabung dengan poros lain di pemilu presiden. "Itu kami lakukan untuk kepentingan lebih besar," ujar Priyo usai rapat.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Poempida Hidayatullah menuturkan, Rapimnasus Golkar pada 2008 telah memutuskan partainya akan mengusung calon presiden bila menang pemilu. Namun, karena perolehan suara di pemilu legislatif jeblok, Golkar hanya akan mengusung calon wakil presiden. "Berdasarkan suara internal, JK masih tertinggi untuk diajukan sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Namun, kalau desakan DPD tetap menghendaki capres, bisa saja Golkar mengajukan capres sendiri," katanya.
Terkait lima kriteria calon wakil presiden yang dilansir SBY, Priyo Budi Santoso menegaskan Partai Golkar menghormati kriteria-kriteria tersebut. Golkar menilai kriteria-kriteria tersebut bagus dan normatif, meski sangat multitafsir. "Golkar menilai kriteria itu 100 persen bagus," katanya.
Namun, kata Priyo, Golkar kurang nyaman dengan belum adanya ketegasan dari Demokrat untuk kembali berkoalisi dengan Golkar, termasuk syarat-syarat yang diajukan Golkar. Golkar menilai koalisi hanya bisa dibentuk kalau Demokrat dan Golkar saling membutuhkan. "Koalisi tidak bisa dibangun kalau hanya satu pihak yang bersedia," tandasnya.
Selama ini, kata Priyo, Partai Golkar terus-menerus mengirimkan sinyal untuk tetap berkoalisi dengan SBY dan Demokrat di pemilu presiden. Namun, sinyal koalisi dari kubu Demokrat dan SBY tak kunjung diterima Golkar. Demokrat dan SBY justru mengeluarkan pernyataan yang mengambang dan tidak menunjukkan minat serius untuk merespon syarat-syarat yang diajukan Golkar.
"Koalisi tidak bisa dibangun bertepuk sebelah tangan, harus seiya-sekata, tidak boleh ada pemaksaan dan seterusnya," tandasnya. Karena itu, tutur Priyo, pada saatnya Golkar menyampaikan ke publik pilihan politik yang akan diambil di Rapimnasus. DPP Golkar juga akan mengirimkan tim negosiasi untuk membahas prospek dan kondisi koalisi dua partai ke depan.
"Sebelum atau setelah tanggal 23 (Rapimnasus), mungkin perlu komunikasi resmi antara Golkar dan Demokrat dan SBY untuk membahas hal ikhwal yang perlu diputuskan kedua partai ke depan," terangnya. (noe)
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka memaparkan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilu presiden Juli mendatang. Lima kriteria tersebut membuat nasib Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengambang. Kalla kemarin petang menyambangi SBY di Kantor Presiden untuk menanyakan kepastian rencana koalisi kedua tokoh di pemilu presiden.Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla meminta ketegasan SBY apakah masih berminat untuk menggandeng dirinya menjadi calon wakil presiden. "Dalam pertemuan itu akan ditegaskan soal kelanjutan keduanya," terang politisi yang akrab dipanggil Burnap ini.
Internal Golkar menilai lima kriteria yang dipaparkan SBY tersebut masih multitafsir, utamanya kriteria tentang loyalitas. Menurut SBY, calon wakil presiden harus setia pada presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, harus bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan pemerintahan, baik kepentingan politik, ekonomi maupun bisnis. "Jusuf Kalla punya loyalitas dan mampu memperkokoh jalannya pemerintahan lima tahun mendatang," terang Burnap.
Mantan aktivis 66 ini membantah Jusuf Kalla sering melampaui kewenangan presiden dengan membuat sejumlah keputusan. Pasalnya, seluruh keputusan dalam rapat-rapat yang dipimpin Kalla sebagai wakil presiden harus disetujui SBY sebelum bisa diterapkan. "Bukan melampaui (kewenangan presiden), tapi dia (Jusuf Kalla) memang lebih cepat dalam mengambil keputusan teknis," katanya.
Meski demikian, sejumlah sumber di DPP Partai Golkar mengakui pihaknya langsung bergerak mengantisipasi bila SBY meminta calon wakil presiden dari Golkar, namun menolak berduet kembali dengan Jusuf Kalla. Pernyataan Kalla bersedia menjadi calon presiden Partai Golkar sebelum pemilu legislatif dinilai menjadi poin yang mengurangi nilai Jusuf Kalla di mata SBY. "Dari sekian persyaratan pasti ada yang diutamakan. Sepertinya soal loyalitas yang terpenting. Tokoh yang akan diajak menjadi cawapres harus bisa bekerja sama dan loyal," kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Rully Chairul Azwar.
Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengakui, faktor loyalitas memiliki poin tertinggi dalam penilaian calon wakil presiden bagi SBY. "Dari lima kriteria yang diungkapkan Yudhoyono, faktor loyalitas sangat penting. Kalau tidak loyal berbahaya," kata mantan presenter TVRI ini.
Berdasarkan penilaian Demokrat selama lima tahun pemerintahan SBY-JK, loyalitas Kalla sebagai wakil presiden patut dipertanyakan. Salah satu indikasi paling kentara, menjelang pemilihan legislatif lalu, Jusuf Kalla mendeklarasikan diri sebagai calon presiden Partai Golkar menantang SBY. "(Deklarasi JK sebagai calon presiden) itu menjadi salah satu bahan pertimbangan, termasuk pertimbangan pengalaman Jusuf Kalla lima tahun mendampingi SBY," katanya.
Meski demikian, Rully menilai lima syarat yang diajukan SBY belum menutup pintu bagi Jusuf Kalla. Dia meyakini lima syarat itu memang syarat normatif yang memang harus dipenuhi oleh semua calon wakil presiden. "Hampir semua kader utama Golkar memenuhi kriteria itu," tandasnya.
Max mengakui, setelah nama Jusuf Kalla, nama Akbar Tandjung memang menduduki posisi tertinggi calon wakil presiden dari Partai Golkar. Akbar dinilai memiliki kapasitas dalam bidang politik, ekonomi, dan dukungan pada pemerintahan yang kuat di parlemen. "Apakah Akbar Tanjung bisa mengakomodir sisi loyalitas, itu persoalan pilihan bagi Yudhoyono," katanya.
Selain menghadapi ancaman penolakan dari kubu Demokrat, pencalonan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden juga menghadapi ancaman penolakan dari internal Partai Golkar. Salah satu DPD I Golkar yang terang-terangan meminta agar Jusuf Kalla tidak diajukan sebagai calon wakil presiden dari Golkar adalah DPD I Partai Golkar Jawa Barat.
Dalam Rapimda yang berakhir kemarin petang, DPD I Golkar Jawa Barat mengajukan lima nama yang akan diusulkan menjadi cawapres bagi SBY di Rapimnasus Partai Golkar, yakni Surya Paloh, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, dan Aburizal Bakrie. Dari dua nama itu, Akbar dan Aburizal Bakrie dinilai dua nama yang paling berpeluang.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Uu Rukmana menyatakan, hampir semua pimpinan Golkar kabupaten dan kota di Jawa Barat menolak Jusuf Kalla maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau bisa kader lain yang lebih berpotensi. Itu suara arus bawah," ujarnya.
Penolakan Jusuf Kalla sebagai cawapres, tambah Uu, diakibatkan anjloknya perolehan suara Golkar dalam pemilu lalu. Karena keberhasilan pemimpin parpol diukur dari persentase perolehan suara dalam pemilu. "Namun, meski banyak kader partai yang menolak (pencalonan JK sebagai cawapres), Jusuf Kalla tetap dicalonkan sebagai penghormatan pada ketua umum," ujarnya.
Golkar Tersinggung Diambangkan SBY
DPP Partai Golkar terlihat tidak nyaman dengan hasil pembicaraan empat mata antara SBY dan Jusuf Kalla di Kantor Presiden. Golkar tadi malam mengkaji kembali opsi memunculkan calon presiden alternatif selain berkoalisi mengusung SBY dan Megawati Soekarnoputri.
Hasil pembicaraan empat mata dengan SBY tersebut dibahas dalam rapat dewan pengurus harian DPP Partai Golkar di Posko Slipi II, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat itu Sekjen Soemarsono, Wasekjen Rully Chairul Azwar, Ketua DPP Yorys Raweyai, Ketua DPP Burhanuddin Napitupulu, Ketua DPP Syamsul Muarif, Ketua DPP Nurul Arifin, Ketua DPP Enggartiasto Lukito, dan Ketua DPP Andi Mattalata.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, Golkar belum menghapus opsi Golkar membentuk poros baru atau bergabung dengan poros lain di pemilu presiden. "Itu kami lakukan untuk kepentingan lebih besar," ujar Priyo usai rapat.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Poempida Hidayatullah menuturkan, Rapimnasus Golkar pada 2008 telah memutuskan partainya akan mengusung calon presiden bila menang pemilu. Namun, karena perolehan suara di pemilu legislatif jeblok, Golkar hanya akan mengusung calon wakil presiden. "Berdasarkan suara internal, JK masih tertinggi untuk diajukan sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Namun, kalau desakan DPD tetap menghendaki capres, bisa saja Golkar mengajukan capres sendiri," katanya.
Terkait lima kriteria calon wakil presiden yang dilansir SBY, Priyo Budi Santoso menegaskan Partai Golkar menghormati kriteria-kriteria tersebut. Golkar menilai kriteria-kriteria tersebut bagus dan normatif, meski sangat multitafsir. "Golkar menilai kriteria itu 100 persen bagus," katanya.
Namun, kata Priyo, Golkar kurang nyaman dengan belum adanya ketegasan dari Demokrat untuk kembali berkoalisi dengan Golkar, termasuk syarat-syarat yang diajukan Golkar. Golkar menilai koalisi hanya bisa dibentuk kalau Demokrat dan Golkar saling membutuhkan. "Koalisi tidak bisa dibangun kalau hanya satu pihak yang bersedia," tandasnya.
Selama ini, kata Priyo, Partai Golkar terus-menerus mengirimkan sinyal untuk tetap berkoalisi dengan SBY dan Demokrat di pemilu presiden. Namun, sinyal koalisi dari kubu Demokrat dan SBY tak kunjung diterima Golkar. Demokrat dan SBY justru mengeluarkan pernyataan yang mengambang dan tidak menunjukkan minat serius untuk merespon syarat-syarat yang diajukan Golkar.
"Koalisi tidak bisa dibangun bertepuk sebelah tangan, harus seiya-sekata, tidak boleh ada pemaksaan dan seterusnya," tandasnya. Karena itu, tutur Priyo, pada saatnya Golkar menyampaikan ke publik pilihan politik yang akan diambil di Rapimnasus. DPP Golkar juga akan mengirimkan tim negosiasi untuk membahas prospek dan kondisi koalisi dua partai ke depan.
"Sebelum atau setelah tanggal 23 (Rapimnasus), mungkin perlu komunikasi resmi antara Golkar dan Demokrat dan SBY untuk membahas hal ikhwal yang perlu diputuskan kedua partai ke depan," terangnya. (noe)
Senin, 06 April 2009
DANAU TELUK GELAM
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI mencatat, daerahnya memiliki sebanyak 12 wisata alam. Setiap wisata alam tersebut menyimpan kekhasan dan daya tarik tersendiri yang potensial sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan dan Pariwisata Kab OKI HM Daud HK melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pariwisata Kamil mengaku, hingga sekarang, pihaknya masih tetap mengunggulkan Wisata Danau Teluk Gelam sebagai objek yang banyak diminati masyarakat.
”Di setiap kabupaten pasti ada salah satu tempat wisata yang diunggulkan. Khusus di Kab OKI, wisata unggulan kita yaitu Teluk Gelam,” katanya di Kayuagung, Minggu (27/1) kemarin.
Dia mengaku, hingga saat ini, masih menginventarisasi wisata yang ada di Kab OKI. Kemungkinan objek wisata di Kab OKI akan terus bertambah. Namun, dirinya belum bisa merincikan di mana lokasi wisata tersebut.
Dia menambahkan, masyarakat cenderung memilih lokasi berwisata di Teluk Gelam, dan dijadikan sebagai tempat berekreasi bersama keluarga. Terkadang masyarakat menyebutnya sebagai wisata konferensi. Kebanyakan pengunjung objekwisata TelukGelam,kata dia, terlihat ramai saat akhir pekan (weekend).
Latar belakang pengunjungnya pun beragam, mulai kalangan PNS, pegawai BUMN, BUMD, hingga mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan observasi.
”Biasanya pengunjung akan konferensi pada malam harinya. Aktivitas yang dilakukan pun bermacam-macam, seperti menggelar musik, diskusi,berkumpul di pelataran dan sebagainya,” katanya.
Pada 2008 ini, sambung Kamil, pihaknya akan mulai mengembangkan daerah objek wisata penunjang yang berada di sekitar kawasan Jalan Lintas Timur (Jalintim) dengan melakukan pembenahan sarana dan prasarana.
”Di daerah Jalintim kan adalah daerah tempat keramaian. Jadi, kita fokuskan ke arah itu, seperti di kawasan Pedamaran Timur,” katanya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjang keunggulan objek wisata Teluk Gelam.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab OKI Nurlina membenarkan jika setiap akhir pekan banyak masyarakat yang berkunjung ke Teluk Gelam menghabiskan waktu untuk melepaskan penat.
Menurut dia, pihaknya terus menyosialisasikan dan memamerkan objek wisata yang ada di Kab OKI, baik di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa. Selain itu, tidak pula mengesampingkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di dalam setiap objek wisata yang ada.
”Ini dilakukan agar objek wisata yang ada di Kab OKI dapat diketahui masyarakat luas hingga ke mancanegara. Dengan banyaknya pengunjung yang datang, akan mendatangkan pendapatan daerah dari retribusi karcis yang sangat dinanti-nantikan.
Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan dan Pariwisata Kab OKI HM Daud HK melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pariwisata Kamil mengaku, hingga sekarang, pihaknya masih tetap mengunggulkan Wisata Danau Teluk Gelam sebagai objek yang banyak diminati masyarakat.
”Di setiap kabupaten pasti ada salah satu tempat wisata yang diunggulkan. Khusus di Kab OKI, wisata unggulan kita yaitu Teluk Gelam,” katanya di Kayuagung, Minggu (27/1) kemarin.
Dia mengaku, hingga saat ini, masih menginventarisasi wisata yang ada di Kab OKI. Kemungkinan objek wisata di Kab OKI akan terus bertambah. Namun, dirinya belum bisa merincikan di mana lokasi wisata tersebut.
Dia menambahkan, masyarakat cenderung memilih lokasi berwisata di Teluk Gelam, dan dijadikan sebagai tempat berekreasi bersama keluarga. Terkadang masyarakat menyebutnya sebagai wisata konferensi. Kebanyakan pengunjung objekwisata TelukGelam,kata dia, terlihat ramai saat akhir pekan (weekend).
Latar belakang pengunjungnya pun beragam, mulai kalangan PNS, pegawai BUMN, BUMD, hingga mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan observasi.
”Biasanya pengunjung akan konferensi pada malam harinya. Aktivitas yang dilakukan pun bermacam-macam, seperti menggelar musik, diskusi,berkumpul di pelataran dan sebagainya,” katanya.
Pada 2008 ini, sambung Kamil, pihaknya akan mulai mengembangkan daerah objek wisata penunjang yang berada di sekitar kawasan Jalan Lintas Timur (Jalintim) dengan melakukan pembenahan sarana dan prasarana.
”Di daerah Jalintim kan adalah daerah tempat keramaian. Jadi, kita fokuskan ke arah itu, seperti di kawasan Pedamaran Timur,” katanya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjang keunggulan objek wisata Teluk Gelam.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab OKI Nurlina membenarkan jika setiap akhir pekan banyak masyarakat yang berkunjung ke Teluk Gelam menghabiskan waktu untuk melepaskan penat.
Menurut dia, pihaknya terus menyosialisasikan dan memamerkan objek wisata yang ada di Kab OKI, baik di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa. Selain itu, tidak pula mengesampingkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di dalam setiap objek wisata yang ada.
”Ini dilakukan agar objek wisata yang ada di Kab OKI dapat diketahui masyarakat luas hingga ke mancanegara. Dengan banyaknya pengunjung yang datang, akan mendatangkan pendapatan daerah dari retribusi karcis yang sangat dinanti-nantikan.
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
